Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh dari kumpulan data. Data di bidang kesehatan sampai saat ini belum tepat waktu dan keakuratnnya pun dipertanyakan. Permasalahan ini sangat klasik karena dari dulu sampai sekarang belum teratasi.
Beberapa pemikiran sederhana untuk mengatasi hal tersebut :
1. Harus ada UU/ peraturan yang mengatur sistem pencatatan atau apapun namanya, sehingga baik sarana milik pemerintah maupun swasta memiliki alur data yang jelas dan wajib di lalui. Misalnya di bidang kesehatan : Dinkes, RSU, Puskesmas, Badan/ Balai, praktek dokter, apotik dll memilki sistem pencatatan yang terintegrasi, artinya strukturnya ada kesamaan supaya sistemnya dapat terintegrasi.
2. Harus ada koordinasi antara program sehingga pencatatannya tidak berjalan sendiri-sendiri untuk mencegah pencatatan berulang di tingkat bawah. Koordinasi ini harus dimulai dari tingkat pusat karena sumber masalah ini dari sana.
3. Seluruh struktur data harus berbasis individu (pelayanan dalam gedung, sarana, tenaga, pelayanan luar gedung dll)
4. Libatkan banyak pihak.
5. Pencatatannya pada elektronik.
6. Sektor kesehatan tidak perlu terlibat langsung pada pekerjaan fisik sistem informasi, serahkan pada Depkominfo, sektor kesehatan menyusun strukturnya berdasarkan kebutuhannya.
7. Supaya biayanya murah, guakan open source…
Tambahan dari Mas Jojok ;
8. Harus ada komitmen.
Tambahan dari guetangguh2@gmail.com;
9. Pembangunan internal kontrol
10.Adanya standar operasi prosedur yang jelas dan dipahami dgn baik oleh elemen-elemen yang ada.
11.Peningkatan kualitas SDM yang terus-menerus
12.Adanya proyeksi jangka panjang ttg target pengembangan infrastruktur kesehatan
13…. ayo + lagi..
By Sudarku
Yang susah itu no 2 boss ..
Kepentingan Program itu, sangat sulit dibendung …
Komitmen hanya tinggal komitmen dan kata2 menjadi pemanis saja, saya pribadi sangat prihatin dengan yang namanya koordinasi itu ..
bagaimana daeng ..
Robah mindset minimal 10 orang dalam satu kantor, minimal seperti Chandra, kemudian bentuk tim…
Coba…
betul kata chandra kepentingan program sangat dominan, tetapi peran pimpinan sangat berperan untuk meredam ego masing-masing program, jadi jika ingin robah mindset harus dari penentu kebijakan di program tersebut (Ka.subdin) karena jika dari bawah (programer) dia tidak punya power.
Tapi harus sabar dan terus menerus chan…, karena komitmen yang telah dibuat bersama dalam ruangan ketika kembali ke pelaksanaan biasa beda lagi. Tapi memang harus dicoba..
Gimana kalok point 2 dan 4 itu dikawinin aja, kan sama…nanti anaknya jadi “kesepakatan” khikikiikik…….
Trus yang nomer 6, jangan dong pak konke……kan lumayan ikut-ikut panitia, trus nanti kalok diserahkan sama depkominfo malah gak sesuai dengan kebutuhan kita.
Jangan gampang nyerahin kerjaan keinstansi laen, banyak contohnya….ssssttt urusan Kesehatan Ibu dan Anak sudah dilirik sama PKK lho…….
Nanti kalok diserahin ke instansi laen, malah sulit mengawinin point 2 dan 4……
Salam…Maaf ilang timbul….
Untuk point no.3 saya tidak setuju karena tidak mungkin data kesehatan harus individu, karena di indonesia sampai 20 tahun lagi tidak mungkin kita punya data kesehatan berbasis individu karena itu memerlukan biaya yang besar hal ini berarti setiap penduduk indonesia memiliki no.rekam medik sendiri dan kemungkinan menggunakan smart card dan juga data kegiatan dalam dan luar gedung serta jenis penyakit dan penyebarannya bentuk datanya adalah data aggregat kegiatan sehingga tidak bisa berbasis individu
jadi saya mohon dalam merilis suatu kebijakan harus memahami dulu sistem informasi yang benar, logis dan dapat dijalankan di Indonesia
wassalam
@sando pranata :
Kalau komentar anda itu benar, maka selama itu juga tidak akan pernah data kesehatan akurat dan tepat waktu.
Infonya bermanfaat, terima kasih. Salam persahabatan…
(By: http://ryankharisma88.wordpress.com)