Tentang penanggung jawab Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten

Pengalaman pak Dhamrie sangat menarik. Beliau ditunjuk sebagia pengelola SIK di daerahnya (melalui SK Kepala Dinas ya?). Kebetulan saat ini bersama-sama teman di SIMKES kami ada kegiatan di salah satu kabupaten untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan. Mereka memiliki dana yang cukup besar untuk membuat jaringan online antar puskesmas. Dalam satu bulan ke depan, 19 dari 22 puskesmas akan terkoneksi online menggunakan jaringan wireless 2,4GHz. Puskesmas akan ditambahi dengan 2 komputer baru. Komputer tersebut nantinya akan digunakan di tempat pendaftaran pasien serta di backoffice untuk memasukkan diagnosis dan data kesehatan lainnya. Sementara ini jaringan tersebut baru akan menghubungkan puskesmas dengan dinas kesehatan. Rumah sakit belum bergabung, semoga nanti mereka mau bergabung.

Sosialisasi dengan pimpinan dinas kesehatan, pimpinan puskesmas maupun calon operator juga sudah dilakukan. Kegiatan ini juga telah dilanjutkan dengan pelatihan bagi para calon operator. Kesan pertama, para operator nampak lebih bersemangat daripada kepala puskesmas.

Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah, siapa yang akan mengelola sistem informasi kesehatan? Saat ini, dalam tupoksi dan SOTK Dinas Kesehatan, tidak ada divisi yang mengurusi sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, bagaimana bentuk organisasi yang akan mengelola SIK nantinya? Waktu sangat pendek. Bulan depan, komputer dengan dinas sudah akan terkoneksi. Sementara membuat SOTK baru harus ada persetujuan Bupati. Ada yang mengusulkan membentuk Seksi Data dan Informasi Kesehatan. Ada yang mengusulkan menjadi UPT saja. Ada pula cukup dengan SK Kepala Dinas. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan alternatif tersebut? Selain itu, aspek apa yang harus diperhitungkan lagi? Misalnya SDM maupun uraian tugas dalam struktur tersebut?

Any comment?

17 Responses to “Tentang penanggung jawab Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten”


  1. 1 jelita November 24, 2006 pukul 4:51 am

    Dari kasus diatas saya sangat tertarik,karena saya rasa alangkah beruntungnya Puskesmas X tersebut berada pada wilayah yang telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung kemajuan perkembangan IT, hal ini sangat besar manfaatnya bagi kemajuan wilayah terutama di bidang kesehatan yang pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat sekitarnya. Karena kita menyadari dengan IT yang okey maka informasi yang tepat dan benar akan dapat di peroleh dengan lancar, sehingga pengambilan keputusan akan terjamin keakurasian dan ketepatannya.

    Tetapi seperti digambarkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan sampai tingkat operator, bahkan yang semangat malah operator dibanding pimpinan puskesmas, hal ini manusiawi sekali karena selama ini operator komputer di Puskesmas Sangat membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan jobnya,dengan adanya pembentukan jaringan Sistem Informasi Kesehatan ini, beliau akan dapat kerja baru yang menyenangkan tidak lagi jadi tukang ketik surat tok. Sedangkan untuk pimpinan yang kurang semangat mesti dilakukan penjelasan ulang tentang pentingnya SIK untuk membantu kelancaran tugas para pimpinan di Puskesmas sehingga dapat membuka mata mereka bahwa Puskesmas dapat melakukan kegiatan yang jauh lebih berarti dibanding kegiatan rutin yang telah dilakukan selema ini.

    Tetapi ironis memang walau sarana dan prasarana telah disiapkan tetapi perlu sekali adanya pengaturan administratif pengelolaan SIK di puskesmas tsb. tanpa itu semua dana yang dikeluarkan akan sia-sia.Mestinya Dinas Kesehatan jauh-jauh hari telah memikirkan siapa yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan SIK? ada beberapa usulan :
    1. Dibentuknya seksi data dan Informasi Kesehatan.
    Usulan yang bagus tetapi dapat dilaksanakan jika dalam seksi tersebut terdapat beberapa staff yang masingnya memahami program-program yang ada, seperti ada seksi data Yankesmas, Seksi data P2M, Seksi data Promkes dll, Nah hal ini sangat perlu dipertimbangkan dan tak dapat di pungkiri apakah semua anggotanya telah memahami IT dengan Baik?

    2. Dibentuknya UPT khusus
    Dengan dibentuknya UPT khusus maka ketersediaan data dan informasi kesehatan sangat terjamin, tapi perlu dipertimbangkan lagi apakah benar-benar dibutuhkan UPT khusus ini? Dan pembentukkan UPT membutuhkan waktu yang cukup panjang sementara kerja sudah didepan mata.

    3.Cukup hanya dengan SK kepala Dinas.
    Memang ini usul yang paling simpel, tetapi ini menurut saya banyak segi negatifnya, karena Dinas berada diwilayah kerja kabupaten yang dikepalai oleh Bupati. Kemudian Dinas ingin membentuk TIm SIK untuk kelancaran Informasi kesehatan,yang mana data-data yang berupa informasi tersebut akan dilaporkan ke bupati.Alangkah baiknya dibentuk suatu TIM pengelola SIK dengan SK bupati, tujuannnya agar ada kepastian dan jaminan bagi tenaga pengelolanya, karena untuk SIK ada ekstra pekerjaan, apalagi bagi wilayah yang SDMnya tidak memadai. Disamping itu dengan dikeluarkannya SK Bupati secara langsung beliau lebih memahami pentingnya SIK di Dinas dan Puskesmas sehingga diharapkan partisispasi beliau akan lebih tinggi lagi dan ada nilai tambah bagi dinas tentang kegitan yang dilakukan tersebut.

    Demikian komentar dari saya, maaf kalo ada kesalahan.Salam

  2. 2 Dharma November 24, 2006 pukul 7:08 am

    Maaf saya berkomentar sedikit. Mengenai kasus di Kab. X memang satu-satunya jalan adalah dengan membuat SOTK, baik itu Struktural ataupun Fungsional dengan SK Bupati. Tapi sementara usulan SK Bupati berjalan harus dikeluarkan SK oleh Kepala Dinas Kesehatan yang sesuai dengan usulan kepada Bupati (rencana SK Bupati). Karena setiap Tanggung Jawab yang diberikan kepada seseorang harus ada kejelasannya. Terima Kasih.

  3. 3 simkesugm06 November 24, 2006 pukul 9:42 am

    Sudar

    Dengan kasus seperti di atas (waktu tersisa 1,5 bulan), maka pengelola Sistem Informasi Kesehatan pada kabupaten tersebut sesegera mungkin dibentuk tim SIK kabupaten dan puskesmas yang di SK kan oleh Bupati. Karena seandainya tim SIK kabupaten saja (difungsionalkan), maka cukup di SK kan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten saja, tetapi karena ditambah tim SIK di puskesmas, maka sebaiknya SK tersebut di tetapkan oleh Bupati (proses 1 minggu).

    Tentang pembentukan Seksi atau UPT, itu sangat mustahil dilakukan, karena membutuhkan waktu untuk pembahasan bersama antara Dinkes, Bupati, DPRD, dan LAN.

    Jika seandainya tim SIK itu sudah bekerja baik dan dapat meyakinkan para pengembil keputusan dengan jaringan yang dibangun dengan menghasilkan informasi dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, baru pada tahun 2007 dianggarkan untuk pembahasan pembentukan UPT supaya dapat mengintegrasikan rumah sakit juga. Sebab jika seksi yang dibentuk, maka akan sangat kesulitan untuk menggabungkan rumah sakit yang sudah mempunyai badan tersendiri.

    Sehingga pada tahun 2008, bisa dianggarkan untuk pengintegrasian jaringan on line antara puskesmas – Dinkes Kabupaten dan RS – Dinkes Kabupaten.

    Terima kasih, mariki di’ makan coto.

  4. 4 Hidajatullah November 25, 2006 pukul 2:08 am

    Assalammualaikum,

    Selamat bertemu kembali teman-teman PJJE Simkes. Menarik sekali topik pembentukan TIK pengelola SIK di kab (terutama kab. Bintan).
    Dinkes Prov Kepri telah merencanakan dan sekarang sedang merilis pembentukan SIK yang mana Kab. Bintan menjadi Pilot Project nya. Semoga Kab. Bintan (Pak Dhamrie dan Staf) sudah siap bekerjasama dalam mewujudkan SIK tersebut.
    Bagi teman-teman lain yg mempunyai pengalaman atau saran sangat diharapkan sekali informasinya supaya SIK yg akan dirilis Dinkes Prov Keri dengan Dinkes Kab. Bintan menjadi benar-benar SIk yg handal dan sesuai dgn yg kita harapkan

    Wassalam

  5. 5 chandra November 25, 2006 pukul 2:10 am

    Sambung taut dari saya:

    menurt saya yang terpenting seluruh sistem sesuai perencanaan dapat berjalan dengan baik dulu. setelah seluruh sistem dapat ber operasi baik dan dapat dilihat hasil dengan evaluasi barulah kita coba susun penanggung jawab yang lebih strukturis.

    Saat ini cukup Penanggung jawab operasional saja dulu.

    Coba bayangkan kalau telah dibentuk suatu struktur yang baku kemudian sistemx mandeg ditengah jalan ? Hal ini akan sangat mengganggu program yang lainnya.

    Sekilas dulu dari Chandra
    Maaf jikalau tidak berkenan.

    Jalan2 kePalu donk

  6. 6 sugeng wiyana November 25, 2006 pukul 2:12 am

    Kalau kondisinya seperti kabupaten tersebut yang sudah memiliki fasilitas yang bagus dalam menunjang SIMKES maka menurut saya harus segera dibentuk penanggungjawab khusus dan sebaiknya berada dibawah bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten. Mengingat investasi SIMKES kabupaten yang begitu besar (mungkin kabupaten miskin seperti kami tidak akan pernah mampu) maka jangan sampai tidak termanfaatkan dengan optimal.

  7. 7 dino November 25, 2006 pukul 2:19 am

    Menurut Saya,
    Pengelolaan SIMKES di Kabupaten harus di Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, SKnya dari Bupati dan disetujui oleh DPRD setempat; ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pemeliharaan kedepan dan nantinya tidak hanya Dinkes yang punya SI, tetapi semua dinas memiliki SI ; selanjutnya di jadikan integrated dibawah BUPATI, kalo hanya sampe Kepala Dinas nanti gak kuat.

  8. 8 Riganta November 25, 2006 pukul 2:54 am

    SALAM SIMKES06 dari Bukittinggi

    Lanjut terus pak dhamrie semoga berhasil SIK di Kab.Bintan. Awal-awal program memang berat tapi setelah berjalan SIK akan memudahkan pekerjaan kita. seperti pengalaman saya di Rumah Sakit, sudah berjalan tahun ke empat SIMRS masih di jalan ditempat karena tidak jelasnya Penanggung jawab SIMRS sedangkan di SOTK Rumah Sakit tidak jelas penanggung Jawabnya. Komentar saya sebelum dilaksanakan bulan depan harus jelas dulu penanggung Jawab SIKnya. karena waktu yang sangat pendek dan puskesmas masih dikoordinasi Dinas kesehatan sebaiknya SK Kepala Dinas Kesehatan yang didalam SK nya terdapat Unsur : Penanggung Jawab SIK, ADMIN SIK ( Penanggung Jawab Software/Program ), Tehnisi ( Penanggung Jawab Hardware ), Penanggung Jawab Operator Data Puskesmas, Dan TJ Lainnya sesuai kondisi di daerah Kab.Bintan dan sebaiknya Kepala Puskesmas harus dilibatkan dalam SK SIK.

    Selamat buat kawan2 simkes di Kab.Bintan yang cukup banyak Dana untuk mengembangkan SIK semoga berhasil sesuai yang diharapkan kita semua.

  9. 9 Adib Mochammad November 25, 2006 pukul 2:54 am

    Pendapat saya :
    Sungguh beruntung ada kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana pengembangan SIK yang memadai, banyak kabupaten yang mengeluh tidak punya dana untuk pengadaan investasi alat pengembangan SIK. Kabupaten tersebut alangkah baiknya dalam menyusun program tidak sepotong-potong, mestinya komprehensif. Pengadaan alat harus disertai dengan penyiapan SDM dan program pelatihannya. Kedepan (tahun 2007)kabupaten tersebut harus punya rencana yang lebih bagus terhadap pengembangan SIK, tentunya perencanaan ini sudah harus disusun dimulai sekarang, karena proses perencanaan tahun 2007 sedang berlangsung. Jangan sampai ada alat bagus tetapi tidak dipakai, fenomena ini sering terjadi dibeberapa tempat.

    Untuk mengatasi permasalahannya ini, ada beberapa alternatif pemecahan masalah, yakni :

    1. Dibentuknya seksi data dan Informasi Kesehatan.
    Pembentukan seksi data dan informasi sangat bagus dilaksanakan, namun hal ini memerlukan perjuangan yang cukup besar, artinya ini harus dinegosiasiakan/ advokasi ke pemkab setempat, karena pebentukan SOTK tidak wewenang menjadi dinas kesehatan. Dengan adanya struktur seksi data dan informasi kesehatan akan sangat berhasil oleh karena ada pengendalian kinerja dari atasan secara struktural. Selain itu akan mudah untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan program pengembangan SIK. Kita semua tahu bahwa penganggaran kita berbasis kinerja, dengan kata lain apa yang akan dicapai oleh seksi, berapa targetnya, perlu dana berapa. Jadi, peluang untuk peningkatan kinerja sangat dimungkinkan.

    2. Dibentuknya UPT khusus
    Perjuangan untuk membentuk UPT tersendiri menurut saya lebih berat dari membentuk sebuah seksi dalam organisasi yang sudah ada. UPT khusus yang menangani data dan informasi bagus dibentuk untuk daerah/ kabupaten yang besar artinya transaksi data/ informasi sangat besar dan kompleks. Kalau kabupaten itu relatif kecil saya kira belum perlu adanya UPT khusus. Untuk membentuk UPT sampai dengan operasional sangat besar sumber daya yang harus disediakan, mulai tempat (bangunan),peralatan, jumlah tenaga, dan dana yang harus disediakan. Kesimpulannya UPT khusus mempunyai tingkat efektifitas yang tinggi tetapi sangat tidak efisien, bagi daerah yang relatif kecil lalu lintas datanya.

    3.Cukup hanya dengan SK kepala Dinas.
    Alternatif ini yang paling cepat dan mudah, tetapi langkah ini hendaknya hanya bersifat sementara/ darurat. Sambil jalan harus diikuti dengan pembentukan struktur (SOTK) yang lebih permanen, maksud SOTK di sini tidak hanya yang struktural (seksi) tetapi juga ada pejabat fungsional seperti statistisi dan pranata komputer.

    4. Mengangkat tenaga kesehatan jabatan fungsional(Jabfung)

    Alternatif manapun yang terpilih tersebut diatas, alternatif keempat ini harus ada, yakni adanya jabatan fungsional yang mengurusi tentang komputer/data/informasi/statistik. Ada beberapa jabatan fungsional non kesehatan tetapi bisa dipakai oleh tenaga kesehatan seperti statistisi dan pranata komputer, peraturan tentang ini sudah ada. Saya yakin kalau pejabat fungsional ini ada, pengembangan SIK di kabupaten akan lebih intensif, lebih fokus, lebih efisien, lebih efektif. Mengapa demikian? Karena para jabfung akan bekerja dengan giat aktif karena dorongan ingin mendapatkan kredit sebagai prasarat untuk kenaikan pangkat. Mereka lebih termotivasi daripada yang duduk di jabatan struktural yang pangkatnya akan naik secara otomatis atau yang ditunjuk dengan SK kepala dinas yang membawa konsekuensi penyediaan honor/ upah, tidak ada honor, mandeglah fungsinya.

    Demikian comment saya, Tank’s Adib

  10. 10 Rasdiyanti November 25, 2006 pukul 3:29 am

    Menurut saya, kasus di kabupaten bintan yang telah memiliki sarana penunjang pelaksanaan sistem informasi kesehatan yang siap pakai merupakan suatu langkah maju dalam pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten , tapi dalam pengembangan SIK yang penting adalah komitmen dalam pengembangan SIK yang dibuat bersama oleh semua pihak yang terlibat didalam, dinas kesehatan pun harus bertindak sebagai koordinator dalam pengembangan SIK kabupaten, jadi memang harus ada penanggung jawab SIK di Dinkes Kabupaten, seperti kasus diatas apa perlu dibentuk seksi data dan informasi jika memang memungkinkan kenapa tidak? tapi jika tidak memang harus melihat kembali tupoksi di Dinkes tersebut sehingga dapat ditentukan seksi apa yang bertanggungjawab atas SIK di kabupaten.
    Berdasarkan pengalaman di kabupaten kami penanggung jawab SIK pernah dibentuk sebuah TIM yang berasal dari masing-masing seksi tapi ini kurang efektif karena masing-masing anggota tim lebih mengutamakan urusan seksi masing-masing dibanding tugas sebagai anggota Tim SIK, tetapi jika penanggung jawab SIK adalah satu seksi yang terkait dengan tupoksinya menurut saya lebih efektif apalagi diperkuat dengan SK Kadis, soal penunjukan sebagai penanggungjawab SIK dengan memperhitungkan waktu yang tersisa sebaiknya dengan SK Kepala Dinas dulu, nanti dilihat perkembangannya apa perlu dengan SK Bupati, karena untuk mendukung pelaksanaan SIK di kabupaten diperlukan penanggungjawab kabupaten sebagai tempat konsultasi bagi petugas SIK puskesmas yang tidak kita pungkiri bahwa kemampuan SDM kita belum merata di semua puskesmas dan masalah di masing-masing puskesmas berbeda-beda, ini untuk menghindari jangan sampai ada puskesmas yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena menghadapi masalah dan petugas tersebut tidak tahu harus konsultasi kemana.
    Penanggungjawab SIK kabupaten ini juga sebagai orang yang mengikuti proses pelaksanaan SIK baik di puskesmas dan kabupaten. Sebaiknya penanggungjawab tersebut menjadwalkan evaluasi rutin untuk bisa mengetahui perkembangan SIK di masing-masing puskesmas baik mengenai kemajuan dan masalah yang dihadapi sehingga jika ada masalah dapat segera diselesaikan.
    Untuk itu memang perlu orang yang mempunyai komitmen untuk pengembangan SIK dan dukungan pimpinan agar pelaksanaan SIK ini dapat berjalan sesuai rencana. Selamat berjuang dan kita tunggu info perkembangannya.

  11. 11 puskesmaspalaran Desember 1, 2006 pukul 11:25 pm

    Ass, wr, wb,
    Menarik membicarakan SIK yang sebenarnya sudah dikumandangkan belasan tahun lalu dengan nama dan istilah beragam, bahkan saya pernah ikut pelatihannya selama seminggu sekitar tahun 1990-an.
    Di era sekarang pengadaan perangkat keras sangat memungkinkan bergantung kepada kemauan dan kepiawaian Dinkes tingkat II di masing-masing daerah. Persoalan klasik yang muncul adalah siapa pengelolanya?
    Menurut saya, semua dimulai dengan kemauan dan kesadaran bahwa perangkat TI adalah bagian dari kehidupan masa kini, terlebih bagi institusi pemerintah.
    Pembentukan seksi atau upt baru tentu nabrak perundangan, seiring dengan kebijakan perampingan dan efesiensi. Di sisi lain akan menimbulkan ketergantungan personal dan anggaran. So maaf, bukan solusi yang baik. Optimalisasi dan integrasi personal maupun program mungkin salah satu jalan yang layak diupayakan.
    Artinya, semua personil sudah seharusnya mampu menjalankan SIK, minimal mampu entry data (software bisa disesuaikan).
    Bukankah menurut “Pedoman Kerja Puskesmas” sudah disebutkan bahwa upk yang bernama RR wajib hukumnya? Bila dipermudah, intinya memindah dari kebiasaan nulis tangan di kertas lalu dibundel dalam map menjadi entry ke komputer.
    Ketika jadi Ka Puskesmas di salah satu Puskesmas Perawatan, kami mampu mengadakan komputer sendiri sampai 8 buah tanpa harus usal-usul. Koq bisa? ya itu tadi, kemauan.
    Pun para staf khususnya kru rawat inap sebanyak 9 orang, semuanya mampu mengoperasionalkan komputer, padahal sebelumnya ngga bisa apa-apa. Dampaknya, jam berapapun pasien datang, selalu tercatat dan dapat kwitansi tanpa menggantungkan operator khusus.
    Tapi saya gagal men-doktrin staf Puskesmas induk untuk menggunakan komputer secara menyeluruh, hanya sekitar 7 orang saja yang bisa, lainnya lebih senang tulis tangan bahkan ada 1 orang yang minta intensif (rahasia lho) … walah…
    Sampai kinipun saya tidak mengerti, mengapa satu kelompok semuanya bisa, sedangkan kelompok lainnya ogah? Karena tidak biasa atau masalah mental bekerja?
    Agar masalah klasik SIK tidak menjadi persoalan laten, bagaimana bila rekruitmen petugas kesehatan disyaratkan bisa komputer dasar? Bila ini masih jadi perdebatan, bagaimana bila saat pra jabatan, seminggu diantaranya dilatih komputer dasar? Dan bila inipun tidak mungkin dilakukan ngga perlu kaget bila seorang dokter saat diminta penyuluhan uks di sltp yang sudah disiapkan LCD, akhirnya penyuluhan pakai “mulut-an” itu lho pakai mulut doang… hehehe … sungguh ini sudah terjadi.
    Inti komentar saya, hendaknya setiap petugas kesehatan (entah bagaimana caranya) mampu mengoperasionalkan komputer dasar, agar keinginan para ahli kesehatan khususnya para pendekar SIK bisa terwujud.
    Viva sejawat yang berminat di bidang informatika kesehatan
    Mari berbagi
    Wass
    cakmoki

  12. 12 anis Desember 2, 2006 pukul 1:41 am

    Menarik sekali. Kita melihat banyak komentar yang masuk dengan beragam pendapat.
    Beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan menghadiri pertemuan di Dinkes Kalsel bersama dengan wakil dari dinkes kabupaten/kota serta dokter puskesmas. Mereka pada intinya sepakat bahwa arah pengembangan simpus (yang sebagaimana sudah disampaikan oleh cakmoki) memang sudah lama dikumandangkan. Akan tetapi, mereka sering loss of direction karena tidak ada yang mengarahkan. Sedangkan yang mengarahkan mestinya adalah dinas kesehatan. Kita mungkin akan melihat fenomena seperti yang sudah disampaikan oleh Cakmoki. Satu kelompok bisa, kelompok lain tidak bisa. Sehingga, penguatan dinas kesehatan menjadi penting.Dr Indradjit bilang bahwa old organization +IT=old and expensive organization. Justru dengan penguatan organisasi, maka diharapkan investasi yang dilakukan akan menghasilkan efisiensi.
    Mungkin perlu dikaji lebih lanjut, dalam struktur tersebut, tugas pokok dan kompetensi staf yang harus ada di sana seperti apa. Ada komentar lain?

  13. 13 yohana sitepu Januari 24, 2007 pukul 3:32 am

    setelah dibaca dan disimak dari semua comments saya tertarik juga untuk menyampaikan tentang Dinas Kesehatan Di Tanah Karo Kabanjahe dan Brastagi.Minggu lalu kebetulan sekali saya ingin menyampaikan tentang DISKES disana,setelah saya lihat masih banyak DISKES yang masih manual,sepertinya pemasukan tentang IT Dalam DISKES sepertinya cocok sekali.tapi yang sangat disayangkan apabila sumber daya manusia yang dipakai untuk Diskes IT Tidak seperti yang kita harapkan terkecuali mereka memang benar-benar berniat untuk banyak berlatih tentang pengenal it dalam DISEKES .Tapi setelah dilihat kembali ketika saya lihat minggu minggu ini DISKES dikabanjahe mulai berkembang maju perlahan-lahan.Saya harap Diskes IT TETAP TERUS BERKEMBANG, SANGAT DISAYANG PABILA MASIH BANYAK DISKES KABUPATEN YANG MASIH MINIM.

  14. 14 ervan Maret 3, 2007 pukul 1:40 am

    saya ingin menanyakan mengenai program-rogram yang akan ditampilkan dalam SIK apakah dibuat baru sesuai kebutuhan atau sudah ada prototypenya seperti pengelolaan data yankesmas, p2m etc.

  15. 15 Rasnila Mei 29, 2007 pukul 2:09 pm

    saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan SIK di Kabupaten BIntan yg direncanakan tersebut, apakah sudah berjalan?
    bagaimana saya bisa menghubungi pak Damrie untuk dpt menanyakan pengalamannya melaksanakan SIK tersebut?

  16. 16 arief prayogi April 2, 2008 pukul 6:16 am

    Permisi Pak,Bu Sdr(i). numpang rembuk ttg SIK Kab/Kota…
    Hasil evaluasi perjalanan penerapan SIK Kab/Kota yang saya himpun adalah sebagai berikut :
    – Menuju pengembangan SIK tidak mudah, … % menolak dengan alasan membebani pekerjaan, … % setuju karena terpaksa, tidak enak dengan pimpinan, .. % Stakeholder tidak komit terhadap IT dan manfaatnya dan … % karena SDM dan dana terbatas.
    – Evaluasi Penerapan SIK DKK … dengan SIMPUS (+) dan LAN yang dibuat tahun 2000 s/d 2004 gagal dikembangkan hal ini disebabkan : Hanya beberapa orang/subdin saja yg bergerak (3 or),Pimpinan tidak memiliki kemauan keras, yang diperlihatkan dengan tidak adanya kesediaan pimpinan menyiapkan/menyediakan tenaga SIK dan alokasi anggaran, SIK sdh berjalan 2 th juga belum dibuatkan SK, honor atau keputusan yang mengikat, parahnya salah satu penggeraknya malah keluar dri PNS, tenaga IT hanya satu itupun ikut keluar,masing-masing pemegang program enggan mengupdate datanya, dan pimpinan juga tidak serius menegurnya, antara yang update dan tdk sama saja sampai saat ini berganti Ka DKK.
    Pada awal 2008 ini, kebetulan diunit saya juga sedang menuju kesana, tahap yg saat ini dikerjakan adalah memberi tambahan 2 bh komputer di 20 Pusk, dengan software SIK ala Purworejo dan hari ini (2 April 2008) baru terpasang 8 jaringan LAN, rata-rata pusk sdh melengkapi 3-4 komputer. Bersamaan hal tsb sedang disiapkan tenaga pengelola SIK Pusk dan DKK melalui SK Kepala Dinas. Sampai tahun 2010 secara bertahap dialokasikan dana untuk pengembangannya, semua pusk dan DKK bisa terhubung dengan jaringan WAN.Hambatan yang masih terasa dan sangat mengganjal niat saya adalah stakeholder disemua subdin DKK sendiri yang belum memiliki semangat kearah itu, saya khawatir kembali terjadi, pimpinan lebih terkosentrasi bidang lain, hanya beberapa orang yang mendukung. Semoga seiring perjalanan pengembangan SIK para pimpinan mulai terbuka semangatnya
    – Evaluasi SIK Puskesmas baru bisa dilihat setelah berjalan (akhir bulan mei 2008)


  1. 1 Aspek organisasional dalam pengembangan SIKDA « Blog Anis Fuad Lacak balik pada Maret 28, 2007 pukul 10:43 pm

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Prakata

simkes-kelas


Salam ....

Terima kasih atas kunjungan anda di Weblog Karya Siswa Sistem Informasi Kesehatan [SIMKES] IKM UGM Angkatan 2006. Saya mengundang pula kepada kawan-kawan kiranya dapat berpartisipasi menuangkan saran dan pemkirannya lewat Weblog ini.


Wasalam ....

Arsip Tulisan Kami

Blog Stats

  • 265,812 Kali di Baca

RSS DetikiNet

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: